6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat pemberitahuan hasil pengujian/Pengawasan dan/atau surat undangan pembahasan disampaikan kepada Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4), Direktur Jenderal Pajak mengundang Wajib Pajak dengan menerbitkan surat undangan pembahasan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal indikasi kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dipotong, dipungut, dan/atau disetor dan dilapork...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal indikasi kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebutkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dipotong, dipungut, dan/atau disetor dan di...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat indikasi kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi oleh Wajib Pajak berdasarkan dasar penerbitan surat pemberitahuan hasil pengujian/Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jend...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (1)
—
f
Isi Ketentuan
data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan hasil pengujian/Pengawasan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (1)
—
e
Isi Ketentuan
pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) huruf b; dan/atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (1)
—
d
Isi Ketentuan
data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) huruf a;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (1)
—
c
Isi Ketentuan
hasil Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d dan ayat (12);
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
tanggapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan/atau ayat (8);
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Berdasarkan:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (12)
—
b
Isi Ketentuan
Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (12)
—
a
Isi Ketentuan
berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tanggapan Wajib Pajak tidak sesuai dengan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (12)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (11)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tanggapan Wajib Pajak telah sesuai dengan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, diterbitkan surat pemberitahuan hasil pen...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (10)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (8), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (9)
—
b
Isi Ketentuan
memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (9)
—
a
Isi Ketentuan
menyampaikan data dan/atau keterangan selain yang disebutkan dalam surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; dan/atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (9)
—
'-
Isi Ketentuan
Selain memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat:
Berlaku