←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — q
Isi Ketentuan
pemeriksaan bukti permulaan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — p
Isi Ketentuan
pemeriksaan; dan/atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — o
Isi Ketentuan
pelaksanaan kegiatan pengamatan dan/atau kegiatan intelijen;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — n
Isi Ketentuan
penilaian untuk tujuan perpajakan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — m
Isi Ketentuan
pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — l
Isi Ketentuan
pembetulan atau pembatalan secara jabatan terhadap produk hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — k
Isi Ketentuan
pencabutan pemungut Bea Meterai;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — j
Isi Ketentuan
perubahan administrasi layanan perpajakan dan/atau administrasi fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — i
Isi Ketentuan
perubahan status secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — h
Isi Ketentuan
pencabutan pendaftaran surat keterangan terdaftar objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — g
Isi Ketentuan
perubahan data objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — f
Isi Ketentuan
pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — e
Isi Ketentuan
pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — d
Isi Ketentuan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — c
Isi Ketentuan
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
perubahan data secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
penutupan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Hasil kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat berupa usulan:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (7) — b
Isi Ketentuan
sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (7) — a
Isi Ketentuan
dengan menerbitkan surat undangan pembahasan baru; atau
Berlaku
‹ 193 / 303 ›