6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal diperlukan, setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan berikutnya:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Pembahasan dengan Wajib Pajak dapat melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak lainnya yang ditugaskan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (4)
—
b
Isi Ketentuan
daring dengan video conference, sesuai dengan undangan pembahasan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (4)
—
a
Isi Ketentuan
luring dengan tatap muka langsung; atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (3)
—
d
Isi Ketentuan
secara langsung kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (3)
—
c
Isi Ketentuan
melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; dan/atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (3)
—
b
Isi Ketentuan
melalui pos elektronik Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (3)
—
a
Isi Ketentuan
melalui Akun Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat undangan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
data dan/atau keterangan tambahan, dalam hal terdapat data dan/atau keterangan tambahan yang diperoleh setelah surat permintaan data dan/atau keterangan disampaikan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
tanggapan Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan; dan
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11), Direktur Jenderal Pajak mengundang Wajib Pajak dengan menerbitkan surat undangan pembahasan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (11)
—
c
Isi Ketentuan
Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembahasan dengan mengundang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dala...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (11)
—
b
Isi Ketentuan
terdapat data dan/atau keterangan tambahan, setelah surat permintaan data dan/atau keterangan disampaikan; atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (11)
—
a
Isi Ketentuan
berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tanggapan Wajib Pajak tidak sesuai dengan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (11)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal:
Berlaku