6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 28
—
Ayat (1)
—
y
Isi Ketentuan
berita acara mengenai pemberian keterangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 ayat (6) tercantum dalam Lampiran Huruf Y;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 28
—
Ayat (1)
—
x
Isi Ketentuan
surat terkait permintaan keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) tercantum dalam Lampiran Huruf X;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 28
—
Ayat (1)
—
w
Isi Ketentuan
berita acara mengenai pemberian data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf W;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 28
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
tercantum dalam Lampiran Huruf V;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 28
—
Ayat (12)
—
v
Isi Ketentuan
surat terkait panggilan untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 ayat (1) dan/atau untuk melakukan Pembahasan Temuan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 28
—
Ayat (12)
—
u
Isi Ketentuan
berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf U;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 28
—
Ayat (12)
—
t
Isi Ketentuan
surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf T;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 28
—
Ayat (12)
—
'-
Isi Ketentuan
tercantum dalam Lampiran Huruf S;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak maupun tim Pemeriksa Pajak tidak dapat menandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , penandatanganan dilakukan menggunakan tanda tangan biasa yang terlebih dahulu dilakuka...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan secara daring dan dokumen Pemeriksaan memerlukan tanda tangan kedua belah pihak, baik Wajib Pajak maupun tim Pemeriksa Pajak, penandatanganan dilakukan secara elektronik.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Tata cara penyampaian dokumen terkait Pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8 ayat (2) oleh Wajib Pajak, dilakukan secara elektronik, langsung, atau faksimile.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8 ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak; dan
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (1)
—
c
Isi Ketentuan
melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
secara langsung; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
secara elektronik;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak menyampaikan dokumen terkait Pemeriksaan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 26
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan penilaian untuk tujuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Keputusan mengenai rugi fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan rugi fiskal ke tahun pajak berikutnya.
Berlaku