←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22 — Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan bukti pembayaran atas sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diat...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22 — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan b...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak deng...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22 — Ayat (1) — c
Isi Ketentuan
Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Laporan tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak dapat dilakukan pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 22 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Und...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 21 — Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang diajukan gugatan sampai dengan putusan gugatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 21 — Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang dibatalkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 21 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Surat Ketetapan Pajak yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang dibatalkan karena adanya putusan gugatan , terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dia...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 21 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pe...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 21 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 21 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 21 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 20 — Ayat (13) — b
Isi Ketentuan
berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak untuk kondisi sebagaimana dimaksud ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 20 — Ayat (13) — a
Isi Ketentuan
apabila dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan untuk kondisi sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 20 — Ayat (13) — '-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a dan huruf f, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali:
Berlaku
‹ 206 / 303 ›