6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14
—
Ayat (8)
—
'-
Isi Ketentuan
Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain tim Pemeriksa Pajak dan membuat berita acara pembukaan segel yang ditandatangani ol...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14
—
Ayat (6)
—
c
Isi Ketentuan
terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14
—
Ayat (6)
—
b
Isi Ketentuan
berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak , Penyegelan tidak diperlukan lagi; dan/atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14
—
Ayat (6)
—
a
Isi Ketentuan
Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak , dan/atau barang tidak bergerak yang disegel, ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Pembukaan segel dilakukan apabila:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak menandatangani berita acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Penyegelan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang d...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa Pajak disaksikan oleh sekurang -kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain tim Pemeriksa Pajak dan dituangkan dalam berita acara Penyegelan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14
—
Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses Data Elektroni...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak , dan/atau barang tidak bergerak yang dipa...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemeriksa Pajak berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 13
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksa Pajak menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan, Pemeriksa Pajak melakukan pembuktian bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang menyampaikan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektron...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (16)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan , apabila Wajib Pajak memberikan sebagian atau tidak memberikan seluruh buku, cat...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (15)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemeriksa Pajak dapat mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal terdapat indikasi tin...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (14)
—
b
Isi Ketentuan
Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (13), penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (14)
—
a
Isi Ketentuan
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan; dan
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12
—
Ayat (14)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal:
Berlaku