←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak atau Wakil tidak dapat melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertemuan tersebut dapat dilakukan dengan Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 11 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a melalui pertemuan dengan Wajib Pajak atau Wakil...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (11) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pemeriksa Pajak membuat beri...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (10) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (9) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, maka Wajib Pajak dianggap meno...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (8) — c
Isi Ketentuan
Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (8) — b
Isi Ketentuan
Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat membantu kelancaran Pemeriksaan; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (8) — a
Isi Ketentuan
Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai dari Wajib Pajak yang mempunyai tugas dan fungsi yang relevan untuk membantu kelancaran Pemeriksaan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (8) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak ada di tempat dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan telah disampaikan maka:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (7) — b
Isi Ketentuan
membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sebagaimana diatur dal am Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam ruang lingkup yang dilakukan Pemeriksaan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (7) — a
Isi Ketentuan
menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan/atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan telah disampaikan, Wajib Pajak tidak dapat:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat perubahan pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang akan dilakukan Pemeriksaan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus sebaga...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, dan/atau kewajiban perpa...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan tidak dapat disampaikan kepada Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dis...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (2) — c
Isi Ketentuan
anggota keluarga yang telah dewasa, dari Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (2) — b
Isi Ketentuan
pegawai; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (2) — a
Isi Ketentuan
Kuasa;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 10 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan tidak dapat disampaikan kepada Wajib Pajak atau Wakil, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dapat disampaikan kepada:
Berlaku
‹ 216 / 303 ›