←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (2) — b
Isi Ketentuan
memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (2) — a
Isi Ketentuan
memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai: 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak juga harus memenuhi kewajiban:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (1) — e
Isi Ketentuan
merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (1) — d
Isi Ketentuan
mengembalikan buku, catatan , dan/atau dokumen yang dipinjamkan saat Pemeriksaan ; dan
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (1) — c
Isi Ketentuan
memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 7 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Dalam melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak harus memenuhi kewajiban:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (10) — '-
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), jangka waktu Pemeriksaan atas Pajak Penghasilan minyak dan gas bumi Wajib Pajak kontraktor kontrak kerja sama minyak da...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (9) — d
Isi Ketentuan
jangka waktu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (9) — c
Isi Ketentuan
jangka waktu pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (9) — b
Isi Ketentuan
jangka waktu penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (9) — a
Isi Ketentuan
jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (9) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan Wajib Pajak , penyelesaian Pemeriksaan juga harus memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud p...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (8) — '-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib P...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat pada Unit Pelaksana Pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian kepada Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dalam satu grup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yakni kumpulan dari dua atau lebih Wajib Pajak , baik Badan maupun orang pribadi , dalam suatu kelompok usaha yang terdiri dari pihak - pihak yang...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (5) — b
Isi Ketentuan
Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (5) — a
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dalam satu grup; dan/atau
Berlaku
‹ 219 / 303 ›