6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
m
Isi Ketentuan
Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat P...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
l
Isi Ketentuan
terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
k
Isi Ketentuan
pihak lain yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 32A ayat...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
j
Isi Ketentuan
Wajib Pajak terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
i
Isi Ketentuan
Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkredi...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
h
Isi Ketentuan
Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
g
Isi Ketentuan
Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
f
Isi Ketentuan
Wajib Pajak melakukan perubahan metode Pembukuan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
e
Isi Ketentuan
Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
d
Isi Ketentuan
Wajib Pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
c
Isi Ketentuan
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam hal:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berupa penentuan, pencocokan, pemenuhan kewajiban b...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
h
Isi Ketentuan
pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
g
Isi Ketentuan
Pajak Karbon; dan
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
f
Isi Ketentuan
Pajak Penjualan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
e
Isi Ketentuan
Pajak Bumi dan Bangunan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
d
Isi Ketentuan
Bea Meterai;
Berlaku