←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — '- — g
Isi Ketentuan
petunjuk teknis pelaksanaan penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — '- — f
Isi Ketentuan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi untuk pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — '- — e
Isi Ketentuan
petunjuk teknis pelaksanaan pelaporan usaha, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan akses pembuatan Faktur Pajak;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — '- — d
Isi Ketentuan
petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, perubahan data, pemindahan Wajib Pajak, penetapan Wajib Pajak Nonaktif dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — '- — c
Isi Ketentuan
tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan keputusan dalam hal keadaan kahar atau sebab lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — '- — b
Isi Ketentuan
tindak lanjut pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9), tata cara penerbitan keputusan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Dokume...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — '- — a
Isi Ketentuan
jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik dan/atau selain secara elektronik dan tata cara penyampaian dokumen serta saluran yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 465 — '- — '-
Isi Ketentuan
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 464 — '- — b
Isi Ketentuan
Tahun Pajak 2025 untuk jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dilakukan secara terpusat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 464 — '- — a
Isi Ketentuan
Masa Pajak Januari 2025; dan
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 464 — '- — '-
Isi Ketentuan
Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atas satu atau lebih tempat kegiatan usaha sejak:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 14 — Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
menteri atau kepala lembaga lain.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 14 — Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
pejabat atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 14 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Menteri dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi atau mandat untuk menerbitkan keputusan kepada:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 14 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Menteri dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama dan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 14 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
huruf b kepada Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 14 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Menteri dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi untuk menunjuk Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 13 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama atau penunjukan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 13 — Ayat (1) — d
Isi Ketentuan
penyelenggaraan pembayaran pajak clan/ atau pelaporan Surat Pemberitahuan elektronik. -
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 13 — Ayat (1) — c
Isi Ketentuan
penyelenggaraan bukti pemotongan elektronik clan Faktur Pajak elektronik; clan
Berlaku
‹ 235 / 303 ›