←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 — Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
Dokumen Elektronik yang disampaikan melalui Contact Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dianggap telah ditandatangani setelah Wajib Pajak menjawab pertanyaan validasi identitas dan menyampaikan...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Kode Otorisasi bersamaan dengan persetujuan dan aktivasi Akun Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Tanda Tang an Elektronik tidak tersertifikasi merupakan Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Kode Otorisasi.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 — Ayat (4) — b
Isi Ketentuan
ditunjuk oleh Menteri.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 — Ayat (4) — a
Isi Ketentuan
sudah diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik merupakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 — Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik noninstansi dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 — Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik instansi, untuk Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang diwakili oleh aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan ha...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 — Ayat (2) — b
Isi Ketentuan
Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengena1 penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 — Ayat (2) — a
Isi Ketentuan
Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Tanda Tangan Elektronik meliputi:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Penandatanganan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dilaksanakan dengan menggunakan ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 — Ayat (7) — c
Isi Ketentuan
pejabat atau pegawai di kementerian atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 — Ayat (7) — b
Isi Ketentuan
pejabat atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak; atau
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 — Ayat (7) — a
Isi Ketentuan
sistem administrasi Ditektorat Jenderal Pajak atau sistem yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 — Ayat (9) — '-
Isi Ketentuan
Dokumen yang telah diterbitkan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 — Ayat (8) — '-
Isi Ketentuan
Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal dokumen diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 — Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
Bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat atas dokumen yang pertama kali terekam ke dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanda bukti penerimaan dokumen.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/ atau dokumen kertas yang sama untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sama, dokumen yang diakui sebagai pelaksanaan hak dan pemenuhan ke...
Berlaku
‹ 240 / 303 ›