←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 β€” Ayat (5) β€” h
Isi Ketentuan
penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan; 1. permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1)...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 β€” Ayat (5) β€” g
Isi Ketentuan
permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 β€” Ayat (5) β€” f
Isi Ketentuan
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UndangΒ­ Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 β€” Ayat (5) β€” e
Isi Ketentuan
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UndangΒ­ Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 β€” Ayat (5) β€” d
Isi Ketentuan
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 β€” Ayat (5) β€” c
Isi Ketentuan
pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 15 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 β€” Ayat (5) β€” b
Isi Ketentuan
permohonan pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 β€” Ayat (5) β€” a
Isi Ketentuan
penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 β€” Ayat (5) β€” '-
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tanda bukti dan tanggal pengiriman surat merupakan tanda bukti dan tanggal penerimaan atas penyampaian dokumen kertas melalui pos, jasa eksp...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 β€” Ayat (4) β€” '-
Isi Ketentuan
Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan merupakan tanggal diterimanya dokumen.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 β€” Ayat (3) β€” '-
Isi Ketentuan
Atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti penerimaan dalam hal dokumen telah diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 β€” Ayat (2) β€” '-
Isi Ketentuan
Dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri surat kuasa khusus sebagaima...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7 β€” Ayat (1) β€” '-
Isi Ketentuan
Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Wajib Pajak dalam bentuk Dokumen Elektronik untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewaj...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 6 β€” Ayat (4) β€” '-
Isi Ketentuan
Pengajuan aktivasi Akun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui sepanjang alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler Wajib Pajak telah tervalidasi.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 6 β€” Ayat (3) β€” b
Isi Ketentuan
langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 6 β€” Ayat (3) β€” a
Isi Ketentuan
elektronik melalui Portal Wajib Pajak; atau
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 6 β€” Ayat (3) β€” '-
Isi Ketentuan
Pengajuan aktivasi Akun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 6 β€” Ayat (2) β€” '-
Isi Ketentuan
Akun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Wajib Pajak dengan melakukan aktivasi Akun Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 6 β€” Ayat (1) β€” '-
Isi Ketentuan
Untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Pajak menyediakan Akun Wajib Pajak untuk set...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 5 β€” '- β€” '-
Isi Ketentuan
Waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan standar Waktu Indonesia Barat.
Berlaku
β€Ή 241 / 303 β€Ί