6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
β
Ayat (5)
β
c
Isi Ketentuan
terdapat bencana.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
β
Ayat (5)
β
b
Isi Ketentuan
sistem atau fasilitas komunikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak mengalami gangguan teknis; dan
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
β
Ayat (5)
β
a
Isi Ketentuan
infrastruktur yang belum tersedia di daerah tern pat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
β
Ayat (5)
β
'-
Isi Ketentuan
Penyebab pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan tidak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
β
Ayat (4)
β
b
Isi Ketentuan
melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, ke Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
β
Ayat (4)
β
a
Isi Ketentuan
secara langsung; atau
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
β
Ayat (4)
β
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
β
Ayat (3)
β
'-
Isi Ketentuan
Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik melalui Contact Center sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang persyaratannya d...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
β
Ayat (2)
β
c
Isi Ketentuan
Contact Center.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
β
Ayat (2)
β
b
Isi Ketentuan
laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
β
Ayat (2)
β
a
Isi Ketentuan
Portal Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
β
Ayat (2)
β
'-
Isi Ketentuan
Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
β
Ayat (1)
β
'-
Isi Ketentuan
Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dilaksanakan secara elektronik.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 3
β
'-
β
'-
Isi Ketentuan
Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangΒ undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2
β
'-
β
g
Isi Ketentuan
contoh format dokumen dan contoh penghitungan, pemungutan, dan/atau pelaporan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2
β
'-
β
f
Isi Ketentuan
ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan; dan
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2
β
'-
β
e
Isi Ketentuan
tata cara pemberian pelayanan administrasi perpajakan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2
β
'-
β
d
Isi Ketentuan
tata cara penyampaian dan pengolahan Surat Pem beritahuan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2
β
'-
β
c
Isi Ketentuan
tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, imbalan bunga, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2
β
'-
β
b
Isi Ketentuan
tata cara pendaftaran Wajib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
Berlaku