←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2 — '- — a
Isi Ketentuan
tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan Dokumen Elektronik;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2 — '- — '-
Isi Ketentuan
Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 222
Isi Ketentuan
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bi dang keuangan negara.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 221
Isi Ketentuan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang dibuat dan disempurnakan secara terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 220
Isi Ketentuan
Pemberi Kerja adalah Badan hukum atau Badan-Badan lainnya yang mempekerjakan Warga Negara Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 219
Isi Ketentuan
Komersialisasi adalah kegiatan produksi di Indonesia dan penjualan atas barang dan/atau jasa hasil Penelitian dan Pengembangan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 218
Isi Ketentuan
Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetuju...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 217
Isi Ketentuan
Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manus1a.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 216
Isi Ketentuan
Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 215
Isi Ketentuan
Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/ atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 214
Isi Ketentuan
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 213
Isi Ketentuan
Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi atau Jasa dari Kegiatan Usaha Utama dijual atau diserahkan, atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 212
Isi Ketentuan
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ( Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem Online Single Submission adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan ole...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 211
Isi Ketentuan
Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis produksi sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal, atau perizinan berusaha pada saat pengajuan permohonan pengurangan Paj...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 210
Isi Ketentuan
Aktiva Tak Berwujud adalah aktiva tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 209
Isi Ketentuan
Aktiva Tetap Berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun dan/atau dirakit lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perus...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 208
Isi Ketentuan
Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan yang mendapat prioritas tinggi dalam ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 207
Isi Ketentuan
Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 206
Isi Ketentuan
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan Pajak P...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 205
Isi Ketentuan
Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen berupa formulir kertas atau Dokumen Elektronik yang memuat data atau informasi pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan tertent...
Berlaku
‹ 243 / 303 ›