←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 164
Isi Ketentuan
Konter Pemeriksaan Barang Bawaan yang selanjutnya disebut Konter Pemeriksaan adalah bagian dari Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara yang bertugas memeriksa Barang Bawaan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 163
Isi Ketentuan
Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara adalah unit khusus dari Kantor Pelayanan Pajak, yang lokasi kerjanya meliputi suatu tempat sebelum check in counter di bandar udara dan 11 - bertugas mempr...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 162
Isi Ketentuan
Pengusaha Kena Pajak Toko Retail adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak melalui toko retail.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 161
Isi Ketentuan
Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri yang selanjutnya disebut Turis Asing adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 160
Isi Ketentuan
Barang Bawaan adalah Barang Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibeli oleh turis asing dari Pengusaha Kena Pajak toko retail dan dibawa keluar Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan pe...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 159
Isi Ketentuan
Partner adalah Kontraktor yang memiliki Partisipasi Interes dalam suatu Wilayah Kerja dan tidak bertindak sebagai Operator.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 158
Isi Ketentuan
Operator adalah Kontraktor atau dalam hal Kontraktor terdiri atas beberapa pemegang Partisipasi Interes, salah satu pemegang Partisipasi Interes yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang Partisipasi Interes lainnya se...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 157
Isi Ketentuan
Nomor Transaksi Bank adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan bank persepsi atau Bank Persepsi Valas.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 156
Isi Ketentuan
Nomor Transaksi Penerimaan Negara adalah nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkan sistem settlement terdiri dari kombinasi huruf dan angka.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 155
Isi Ketentuan
Underlifting Kontraktor adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh Kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 154
Isi Ketentuan
Overlifting Kontraktor adalah kelebihan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh Kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 153
Isi Ketentuan
Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price) adalah harga minyak mentah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan suatu formula dalam rangka pelaksanaan Kontrak Kerja Sama minyak bumi dan/ atau gas bumi serta p...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 152
Isi Ketentuan
Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 151
Isi Ketentuan
Dividen adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang saham.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 150
Isi Ketentuan
Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asurans1 umum dan perusahaan asuransi jiwa.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 149
Isi Ketentuan
Perseroan adalah perseroan terbatas dalam negeri yang sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham Wajib Pajak luar negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Und...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 148
Isi Ketentuan
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 147
Isi Ketentuan
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negen maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 146
Isi Ketentuan
Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Lainnya adalah Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensi...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 145
Isi Ketentuan
Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Badan yang baru terdaftar pada suatu Tahun Pajak, termasuk Wajib Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilalihan usaha dan/ atau perubahan b...
Berlaku
‹ 246 / 303 ›