6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
144
Isi Ketentuan
Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalamjumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan t...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
143
Isi Ketentuan
Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
142
Isi Ketentuan
Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, pen...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
141
Isi Ketentuan
Partisipasi Interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bidang minyak dan gas bumi.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
140
Isi Ketentuan
Uplift adalah imbalan yang diterima oleh Kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operas1 kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi Kontraktor lain, yang ada dala...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
139
Isi Ketentuan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan ba...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
138
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Fiskal adalah informasi mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu yang diberikan oleh Direk...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
137
Isi Ketentuan
Dana Investasi Real Estat adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estat, aset yang berkaitan dengan Real Estat, dan/atau kas dan set...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
136
Isi Ketentuan
Special Purpose Company adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh dana investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari moda...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
135
Isi Ketentuan
Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
134
Isi Ketentuan
Penelitian Surat Pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan peng1s1an Surat Pemberitahuan dan lampiranΒ lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitunga...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
133
Isi Ketentuan
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UndangΒ Undang Pajak Pen...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
132
Isi Ketentuan
Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak investasi kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar modal.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
131
Isi Ketentuan
Real Estat adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
130
Isi Ketentuan
Lifting adalah sejumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang tersedia untuk dijual atau dibagi di titik penyerahan ( custody transfer point).
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
129
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Pengha...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
128
Isi Ketentuan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
127
Isi Ketentuan
Arsip Data Komputer adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
126
Isi Ketentuan
Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
'-
β
125
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan ( competent authority) atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Persetujuan Pen...
Berlaku