←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 124
Isi Ketentuan
Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh pejabat berwenang dari pemerintah Indonesia dan pejabat berwenang dari pemerintah mitra Persetujuan P...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 123
Isi Ketentuan
Surat Penetapan Pabean adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administratif, serta penetapan ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 122
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah formulir penagihan untuk - menagih bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan Pajak Dala...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 121
Isi Ketentuan
Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi ad...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 120
Isi Ketentuan
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean adalah surat 'penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administr...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 119
Isi Ketentuan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 118
Isi Ketentuan
Penghasilan Bruto adalah semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun P...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 117
Isi Ketentuan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak adalah surat perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi U...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 116
Isi Ketentuan
Bank Persepsi Valas adalah bank devisa yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat untuk menerima setoran penerimaan negara dalam mata uang asing dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 115
Isi Ketentuan
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 114
Isi Ketentuan
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku un...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 113
Isi Ketentuan
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan peny...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 112
Isi Ketentuan
Deposit Pajak adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 111
Isi Ketentuan
Badan Pengelola Migas Aceh adalah suatu badan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah ke...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 110
Isi Ketentuan
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah satuan kerja penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 109
Isi Ketentuan
Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Bela...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 108
Isi Ketentuan
Pemindahbukuan adalah suatu memindahbukukan penerimaan pajak dilakukan proses untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 107
Isi Ketentuan
Bukti Pemindahbukuan adalah bukti yang menunjukkan pemindahbukuan. bahwa telah
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 106
Isi Ketentuan
Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, b...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 105
Isi Ketentuan
Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Collecting Agent atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor tra...
Berlaku
‹ 248 / 303 ›