6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
84
Isi Ketentuan
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga Online Single Submission adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
83
Isi Ketentuan
Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan us...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
82
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemberitahuan bahwa objek pajak dan Wajib Pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perp...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
81
Isi Ketentuan
Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran ra...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
80
Isi Ketentuan
Bagian Tahun Pajak adalah bagian darijangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
79
Isi Ketentuan
Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
78
Isi Ketentuan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
77
Isi Ketentuan
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
76
Isi Ketentuan
Warga Negara Asing adalah setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
75
Isi Ketentuan
Kantor Virtual (virtual office) atau Kantor Bersama (co working space), yang selanjutnya disebut Kantor Virtual, adalah suatu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang dis...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
74
Isi Ketentuan
Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
73
Isi Ketentuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. -
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
72
Isi Ketentuan
Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) adalah prosedur administratif yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujua...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
71
Isi Ketentuan
Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perun...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
70
Isi Ketentuan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
69
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Warga Negara Indonesia Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa W...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
68
Isi Ketentuan
Wajib Pajak Nonaktif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
67
Isi Ketentuan
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuha...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
66
Isi Ketentuan
Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali untuk Pajak Penghasilan dapat menggunakan tahun buku dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
—
'-
—
65
Isi Ketentuan
Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
Berlaku