←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 64
Isi Ketentuan
Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha adalah nomor identitas yang diberikan untuk setiap tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 63
Isi Ketentuan
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 62
Isi Ketentuan
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 61
Isi Ketentuan
Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli atau orang bangsa lain yang telah disahkan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegar...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 60
Isi Ketentuan
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan k...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 59
Isi Ketentuan
Segel Elektronik adalah data elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk menjamin asal, integritas, dan keutuhan dari Informasi Elektronik dan/ a...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 58
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 57
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 56
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 55
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a. pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 54
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 53
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a. pengurangan atas materi penetapan yang tidak benar dalam Surat Ketetapan Pajak ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 52
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a. pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangu...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 51
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a. penghapusan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapa...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 50
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a. pengurangan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapa...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 49
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar,...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 48
Isi Ketentuan
Surat Keputusan Persetujuan Bersama adalah surat keputusan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam persetujuan bersama. -
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 46
Isi Ketentuan
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. 4 7. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 45
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan, besarnya denda administratif, dan jumlah Pajak Bu...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 44
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Berlaku
‹ 251 / 303 ›