←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 43
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 42
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 41
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah paj...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 40
Isi Ketentuan
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 39
Isi Ketentuan
Instansi Pemerintah Desa adalah unit organisasi penyelenggara pemerintahan desa selaku pengguna anggaran pendapatan dan belanja desa yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar a...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 38
Isi Ketentuan
Instansi Pemerintah Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk badan layanan umum daerah, selaku pengguna anggaran pendapatan dan belanja daerah yan...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 37
Isi Ketentuan
Instansi Pemerintah Pusat adalah satuan kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural, termasuk badan layanan umum, selaku penggun...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 36
Isi Ketentuan
Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi adalah Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan meng...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 35
Isi Ketentuan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha m...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 34
Isi Ketentuan
Kode Otorisasi adalah alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 33
Isi Ketentuan
Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 32
Isi Ketentuan
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 31
Isi Ketentuan
Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penye...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 30
Isi Ketentuan
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 29
Isi Ketentuan
Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 28
Isi Ketentuan
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilk...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 27
Isi Ketentuan
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik ( electronic maiij, te...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 26
Isi Ketentuan
Akun Wajib Pajak adalah tempat pencatatan, penyimpanan, dan penyampaian dokumen, data, dan/atau informasi terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak maupun dari pelaksanaan tugas dan fungsi...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 25
Isi Ketentuan
Waktu Indonesia Barat adalah waktu Indonesia barat sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden tentang pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 3 (tiga) wilayah waktu.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 — '- — 24
Isi Ketentuan
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Berlaku
‹ 252 / 303 ›