←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107 β€” Pasal 1 β€” 13
Isi Ketentuan
13. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh orang atau institusi karena hak dan/ atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang mengenai dugaan telah atau sedang atau akan terjadinya...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107 β€” Pasal 1 β€” 11
Isi Ketentuan
11. Informasi adalah keterangan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan. 12 . Data adalah kumpulan angka, huruf, kata, atau ci...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107 β€” Pasal 1 β€” 9
Isi Ketentuan
9. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan . 10 . Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpa...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107 β€” Pasal 1 β€” 8
Isi Ketentuan
8. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/ atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu Tindak Pidana di Bidang Perp...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107 β€” Pasal 1 β€” 7
Isi Ketentuan
7. Dihapus.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107 β€” Pasal 1 β€” 6
Isi Ketentuan
6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan J pe...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107 β€” Pasal 1 β€” 5
Isi Ketentuan
5. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh undang-undang di bidang perpajakan yang meliputi Pasal 38, Pasal 39, Pasal39A,Pasal41,Pasal41A,Pasal41B,Pasal41C,dan Pasal 43 Unda...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107 β€” Pasal 1 β€” 4
Isi Ketentuan
4. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPSP adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undan...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107 β€” Pasal 1 β€” 3
Isi Ketentuan
3. Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107 β€” Pasal 1 β€” 2
Isi Ketentuan
2. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah UndangΒ­ Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangΒ­ Undang Nomor 12 Tah...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107 β€” Pasal 1 β€” 1
Isi Ketentuan
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa ka...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107 β€” Pasal 1 β€” '-
Isi Ketentuan
1. Ketentuan angka 1 dan angka 3 Pasal 1 diubah, angka 7 Pasal 1 dihapus, serta ditambah angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 107 β€” '- β€” '-
Isi Ketentuan
Pasal 107 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 14A Ayat (4) β€” d
Isi Ketentuan
d. secara elektronik dalam hal Surat Tagihan Pajak tersebut diterbitkan secara elektronik.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 14A Ayat (4) β€” c
Isi Ketentuan
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 14A Ayat (4) β€” b
Isi Ketentuan
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 14A Ayat (4) β€” a
Isi Ketentuan
a. secara langsung;
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 14A Ayat (4) β€” '-
Isi Ketentuan
(4) Pengiriman Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 14A Ayat (3) β€” '-
Isi Ketentuan
(3) Surat Tagihan Pajak harus dikirimkan kepada Wajib Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 14A Ayat (2) β€” '-
Isi Ketentuan
(2) Dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk elektronik, maka tidak dibuat Surat Tagihan Pajak dalam bentuk tertulis.
Dihapus
β€Ή 258 / 303 β€Ί