6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 14A Ayat (1)
β
'-
Isi Ketentuan
(1) Direktur J enderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam bentuk elektonik dan menandatanganinya secara elektronik atau dalam bentuk tertulis dan menandatanganinya secara biasa, yang semuanya mempunyai ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 13 Ayat (5)
β
'-
Isi Ketentuan
(5) Dihapus.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 13 Ayat (4)
β
'-
Isi Ketentuan
(4) Surat ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dihapus.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 13 Ayat (3)
β
'-
Isi Ketentuan
(3) Surat ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, B...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 13 Ayat (2)
β
'-
Isi Ketentuan
(2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ata...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 13 Ayat (1)
β
'-
Isi Ketentuan
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 12A Ayat (3)
β
c
Isi Ketentuan
c. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 12A Ayat (3)
β
b
Isi Ketentuan
b. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang KUP dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, apabila ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 12A Ayat (3)
β
a
Isi Ketentuan
a. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 12A Ayat (3)
β
'-
Isi Ketentuan
(3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 12A Ayat (2)
β
'-
Isi Ketentuan
(2) Surat Tagihan Pajak untuk PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UndangΒ Undang KUP, diterbitkan atas PPh dalam tahun berjalan yang tidak atau kurang dibayar, beserta sanksi administrati...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 12A Ayat (1)
β
'-
Isi Ketentuan
(1) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 8
β
c
Isi Ketentuan
c. melakukan Pemeriksaan Ulang. 10. Pasal 9 dihapus. l 11. Pasal 10 dihapus. 12. Pasal 11 dihapus. 13. Pasal 12 dihapus.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 8
β
b
Isi Ketentuan
b. melakukan Pemeriksaan; atau
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 8
β
a
Isi Ketentuan
a. meneliti data administrasi perpajakan;
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 8
β
'-
Isi Ketentuan
9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 7
β
h
Isi Ketentuan
h. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal: 1. diterbitkan keputusan; 2. diterima putusan; atau 3. ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 7
β
g
Isi Ketentuan
g. dihapus; atau
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 7
β
f
Isi Ketentuan
f. dihapus;
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106
β
Pasal 7
β
e
Isi Ketentuan
e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak PPN, selain identitas pembel...
Dihapus