←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 1 β€” 7
Isi Ketentuan
7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan peme...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 1 β€” 6
Isi Ketentuan
6. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karenajumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 1 β€” 5
Isi Ketentuan
5. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 1 β€” 4
Isi Ketentuan
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 1 β€” 3
Isi Ketentuan
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, danjumlah pa...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 1 β€” 2
Isi Ketentuan
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 1 β€” 1
Isi Ketentuan
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa ka...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” Pasal 1 β€” '-
Isi Ketentuan
1. Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 106 β€” '- β€” '-
Isi Ketentuan
Pasal 106 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 902) se...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 67 Ayat (3) β€” '-
Isi Ketentuan
(3) Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan Pemeriksaan apabila setelah Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) atau Pasal 66 ayat (5) terdapat data selain yang diungkapkan dalam Pasa...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 67 Ayat (2) β€” '-
Isi Ketentuan
(2) Dalam hal Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) atau Pasal 66 ayat (5), Pemeriksa Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 67 Ayat (1) β€” '-
Isi Ketentuan
(1) Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat ( 1) dan ayat (3) atau Pasal 66 ayat (4) dan ayat (6), jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, atau jangka waktu perpa...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 66 Ayat (6) β€” '-
Isi Ketentuan
(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 66 Ayat (5) β€” c
Isi Ketentuan
c. penyidikan dilanjutkan dengan penuntutan dan Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan salinan Putusa...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 66 Ayat (5) β€” b
Isi Ketentuan
b. penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 66 Ayat (5) β€” a
Isi Ketentuan
a. penyidikan dihentikan karena Pasal 44B UndangΒ­ Undang KUP;
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 66 Ayat (5) β€” '-
Isi Ketentuan
(5) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 66 Ayat (4) β€” a
Isi Ketentuan
a. penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 66 Ayat (4) β€” '-
Isi Ketentuan
(4) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilanjutkan apabila:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 β€” Pasal 66 Ayat (3) β€” '-
Isi Ketentuan
(3) Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
Dihapus
β€Ή 261 / 303 β€Ί