6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 64 Ayat (1)
—
e
Isi Ketentuan
e. penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 44A Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang Undang KUP; atau
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 64 Ayat (1)
—
d
Isi Ketentuan
d. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 64 Ayat (1)
—
c
Isi Ketentuan
c. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia;
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 64 Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
b. dihapus;
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 64 Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP;
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 64 Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
(1) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan Pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 62 Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
(7) Dihapus.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 62 Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
(6) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi administrasi sesua1 dengan Pasal 13 Undang-Undang KUP.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 62 Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
(5) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c merupakan bukti pembayaran atas sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP terkait denga...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 62 Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
(4) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada aya...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 62 Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pa...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 62 Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat keteta...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 62 Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
(1) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat ( 1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan pajak deng...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 61 Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
(4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Se...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 61 Ayat (3)
—
c
Isi Ketentuan
c. Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 61 Ayat (3)
—
b
Isi Ketentuan
b. Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 61 Ayat (3)
—
a
Isi Ketentuan
a. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesua1 dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan;
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 61 Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
(3) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 61 Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
(2) Pengungkapan ketidakbenaran peng1s1an Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 61 Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
(1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengena1 ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dala...
Dihapus