←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 43 Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
(5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimile.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 43 Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
(4) Apabila Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), undangan tertulis untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan disampaikan bersamaan de...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 43 Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 43 Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); atau
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 43 Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 43 Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 43 Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
(1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir d...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 42 Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 42 Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
(6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui faksimile.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 42 Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
(5) Dalam hal Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat Waji...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 42 Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ber...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 42 Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
(3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjanganjangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana di...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 42 Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 42 Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 42 Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 42 Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dalam bentuk:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 41 Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
(5) Dalam hal Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 41 Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 41 Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan mene...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105 — Pasal 41 Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimile.
Dihapus
‹ 264 / 303 ›