6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 1
—
9
Isi Ketentuan
9. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan clan/ atau untuk tujuan lain dalam rangk...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 1
—
8
Isi Ketentuan
8. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengena1 dilakukannya I Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan clan/ atau untuk tujuan lain dalam rang...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 1
—
7
Isi Ketentuan
7. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka mel...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 1
—
6
Isi Ketentuan
6. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal terse but sebagai Pemeriksa Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 1
—
5
Isi Ketentuan
5. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pe...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 1
—
4
Isi Ketentuan
4. Pemeriksaan Kan tor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 1
—
3
Isi Ketentuan
3. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pem...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 1
—
2
Isi Ketentuan
2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan peme...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 1
—
1
Isi Ketentuan
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa ka...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
Pasal 1
—
'-
Isi Ketentuan
1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 105
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Pasal 105 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
—
Pasal 20 Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
(6) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
—
Pasal 20 Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
(5) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga J sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Men...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
—
Pasal 20 Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
(4) Dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelu...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
—
Pasal 20 Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
(3) Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
—
Pasal 20 Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
(2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membe...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
—
Pasal 20 Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
—
Pasal 20 Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan; atau
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
—
Pasal 20 Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
—
Pasal 1
—
12
Isi Ketentuan
12. Penelitian dalam Penerimaan SPT yang selanjutnya disebut Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lam piran-lampirannya.
Dihapus