6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
β
Pasal 1
β
11
Isi Ketentuan
11. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan Jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
β
Pasal 1
β
10
Isi Ketentuan
10. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
β
Pasal 1
β
9
Isi Ketentuan
9. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
β
Pasal 1
β
8
Isi Ketentuan
8. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
β
Pasal 1
β
7
Isi Ketentuan
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
β
Pasal 1
β
6
Isi Ketentuan
6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
β
Pasal 1
β
5
Isi Ketentuan
5. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
β
Pasal 1
β
4
Isi Ketentuan
4. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
β
Pasal 1
β
3
Isi Ketentuan
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah UndangΒ Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebaga...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
β
Pasal 1
β
2
Isi Ketentuan
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nom...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
β
Pasal 1
β
1
Isi Ketentuan
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa ka...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
β
Pasal 1
β
'-
Isi Ketentuan
1. Ketentuan angka 1, angka 2, dan angka 3 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 104
β
'-
β
'-
Isi Ketentuan
Pasal 104 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPI') (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mente...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Angka 9
β
'-
Isi Ketentuan
9. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Ketiga Surat Pemberitahu...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 30 Ayat (2)
β
'-
Isi Ketentuan
(2) Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b dan persetujuan yang diberikan tersebut berkaitan dengan Surat Pemberitahua...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 30 Ayat (1)
β
'-
Isi Ketentuan
(1) Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta persetujuan yang diberikan tersebut tidak berkaitan dengan Surat Tag...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 25 Ayat (2)
β
c
Isi Ketentuan
c. paling lama sampai dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Ta...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 25 Ayat (2)
β
b
Isi Ketentuan
b. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5), untuk permohonan penundaan pajak yang terutan...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 25 Ayat (2)
β
a
Isi Ketentuan
a. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5), untuk permohonan penundaan pajak yang masih h...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 25 Ayat (2)
β
'-
Isi Ketentuan
(2) Penundaan atas kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1...
Dihapus