6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 25 Ayat (1)
—
c
Isi Ketentuan
c. paling lama sampai dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak berikutnya, dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan pengangsura...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 25 Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
b. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5) dengan angsuran paling ban yak 1 ( satu) ka...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 25 Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
a. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau ayat (5) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 25 Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
(1) Pengangsuran atas kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 23 Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
(5) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Paj...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 23 Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
(4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penolakan angsuran/ penundaan pembayaran pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 23 Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
(3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau disetujui sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 23 Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
c. menolak permohonan Wajib Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 23 Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 23 Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 23 Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 23 Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
(1) Setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 22 Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
(2) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) harus memberikan Jamman aset berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 22 Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
b. aset berwujud tidak sedang dijadikan jaminan atas utang Penanggung Pajak pemohon.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 22 Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus memberikan jaminan aset berwujud, dengan kriteria: a . aset berwujud merupakan milik P...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 21 Ayat (8)
—
c
Isi Ketentuan
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 21 Ayat (8)
—
b
Isi Ketentuan
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 21 Ayat (8)
—
a
Isi Ketentuan
a. secara langsung;
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 21 Ayat (8)
—
'-
Isi Ketentuan
(8) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disampaikan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
—
Pasal 21 Ayat (7)
—
b
Isi Ketentuan
b. tertulis.
Dihapus