←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (10) — '-
Isi Ketentuan
(10) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (9) — '-
Isi Ketentuan
(9) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (8) — '-
Isi Ketentuan
(8) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak. /,
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (7) — b
Isi Ketentuan
b. menolak permohonan Wajib Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (7) — a
Isi Ketentuan
a. menyetujui; atau
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
(7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
(6) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
(5) Untuk mendapatkan perpanJangan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (4) — b
Isi Ketentuan
b. menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (4) — a
Isi Ketentuan
a. Wajib Pajak badan tidak termasuk BUT; dan
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
(4) Wajib Pajak badan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
b. memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratusjuta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
a. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;dan
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
(3) Wajib Pajak orang pribadi usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
(2) Wajib Pajak usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 7 Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
(1) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan .
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 1 — 29
Isi Ketentuan
29. Bukti Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Bukti Pbk adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 1 — 28
Isi Ketentuan
28. Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 1 — 26
Isi Ketentuan
26. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat ...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 — Pasal 1 — 25
Isi Ketentuan
25. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Collecting Agent atas transaksi Penerimaan Negara yang mencantumkan NTPN dan NTB / NTP / NTL se bagai sarana administrasi...
Dihapus
‹ 273 / 303 ›