←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 24
Isi Ketentuan
24. Nomor Penerimaan Potongan yang selanjutnya disingkat NPP adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan Surat Perintah Membayar (SPM). J
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 23
Isi Ketentuan
23. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran Penerimaan Negara yang diterbitkan Pos Persepsi.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 22
Isi Ketentuan
22. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran Penerimaan Negara yang diterbitkan Bank Persepsi atau Bank Persepsi Valas.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 21
Isi Ketentuan
21. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara atau oleh sistem penerimaan nega...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 20
Isi Ketentuan
20. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk Kuasa BUN untuk menerima setoran Penerimaan Negara.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 19
Isi Ketentuan
19. Bank Persepsi Mata U ang Asing adalah bank devisa yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 18
Isi Ketentuan
18. Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 17
Isi Ketentuan
17. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 16
Isi Ketentuan
16. Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penenmaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelapor...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 15
Isi Ketentuan
15. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar pengeluaran negara.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 14
Isi Ketentuan
14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 13
Isi Ketentuan
13. Tahun Pajak adalahjangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 12
Isi Ketentuan
12. Masa Pajak adalahjangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UndangΒ­ Undang KUP.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 11
Isi Ketentuan
11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Waji...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 10
Isi Ketentuan
10. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam UndangΒ­ Undang PBB.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 9
Isi Ketentuan
9. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Bea Meterai.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 8
Isi Ketentuan
8. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 7
Isi Ketentuan
7. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 6
Isi Ketentuan
6. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103 β€” Pasal 1 β€” 5
Isi Ketentuan
5. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah UndangΒ­ Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangΒ­ Undang Nomor 12 Tah...
Dihapus
β€Ή 274 / 303 β€Ί