6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 1
β
4
Isi Ketentuan
4. Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 1
β
3
Isi Ketentuan
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah UndangΒ Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebaga...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 1
β
2
Isi Ketentuan
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nom...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 1
β
1
Isi Ketentuan
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa ka...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
Pasal 1
β
'-
Isi Ketentuan
1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 15, angka 16, angka 17, angka 21, angka 22, angka 23, dan angka 25 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini,...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 103
β
'-
β
'-
Isi Ketentuan
Pasal 103 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan J Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973), diubah sebagai berikut:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 102
β
'-
β
'-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h UndangΒ Undang KUP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak da...
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 101
β
'-
β
'-
Isi Ketentuan
Pembayaran imbalan bunga merupakan bagian dari pengurang penerimaan pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 100
β
Ayat (2)
β
'-
Isi Ketentuan
(2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat yang berwenang menandatangani SKPPIB dan SPMIB, pejabat pengganti harus menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala KPPN sejak yang bersangkutan menjabat.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 100
β
Ayat (1)
β
'-
Isi Ketentuan
(1) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPPIB dan SPMIB menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala KPPN setiap awal tahun anggaran.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 99
β
Ayat (2)
β
'-
Isi Ketentuan
(2) SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diterbitkan oleh Kepala KPPN sesuai peraturan perundangΒ undangan di bidang perbendaharaan.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 99
β
Ayat (1)
β
'-
Isi Ketentuan
(1) SKPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak penerbitan SKPIB.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 98
β
'-
β
'-
Isi Ketentuan
Bukti penerimaan negara atas potongan SPMIB disampaikan oleh KPP penerbit SPMIB kepada Wajib Pajak.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 97
β
Ayat (3)
β
c
Isi Ketentuan
c. bukti penerimaan negara, dalam hal terdapat imbalan bunga yang dikompensasikan ke Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB, ke KPP penerbit SPMIB.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 97
β
Ayat (3)
β
b
Isi Ketentuan
b. SPMIB lembar ke-2; dan
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 97
β
Ayat (3)
β
a
Isi Ketentuan
a. daftar SP2D;
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 97
β
Ayat (3)
β
'-
Isi Ketentuan
(3) KPPN menyampaikan:
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 97
β
Ayat (2)
β
'-
Isi Ketentuan
(2) Kepala KPPN menerbitkan bukti penerimaan negara dalam hal imbalan bunga dikompensasikan ke Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 97
β
Ayat (1)
β
c
Isi Ketentuan
c. dalam hal seluruh imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak, Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak yang tercantum dalam SPMIB.
Dihapus
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 97
β
Ayat (1)
β
b
Isi Ketentuan
b. dalam hal masih terdapat sisa imbalan bunga yang harus diberikan kepada Wajib Pajak setelah dikompensasikan ke Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB , Kepala KPPN menerbitkan SP2D se...
Dihapus