6,046 aturan
PMK No. 18/PMK.03/2021
Pasal 83
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
(1) Imbalan bunga yang terkait dengan PPh, PPN, dan PPnBM diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:
Dihapus
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 7
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 6
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5C
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di ...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5C
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat untuk: a. menyampaikan pemberitahuan mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1); dan b. m...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B
—
Ayat (8)
—
'-
Isi Ketentuan
Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara online atau secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, paling lama 1 (s...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan: a. secara online; b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir; dan/atau c. secara langsung.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. data dan informasi yang diminta; b. format dan bentuk pemberian data dan informasi; dan c. alasan dilakukannya permintaa...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Penghimpunan data dan informasi untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat permintaan data dan informasi kepada pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak l...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan Wajib Pa...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5B
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan ...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5A
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5A
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi.
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5A
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Perubahan atas deskripsi pada kolom 4, bentuk data pada kolom 5, cara penyampaian pada kolom 6, dan jadwal penyampaian pada kolom 8 dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dilakukan dengan penerbitan Peraturan Direktur J...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, serta rincian jenis data dan informasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengubah ...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 5
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Penetapan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), serta jadwal penyampaian seba...
Berlaku
PMK No. 228/PMK.03/2017
Pasal 4
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menerima rincian jenis data dan informasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan penunjukan t...
Berlaku