6,046 aturan
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G
—
'-
—
h
Isi Ketentuan
pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9a), ayat (9b), dan ayat (9c); dan
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G
—
'-
—
g
Isi Ketentuan
pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) huruf a;
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G
—
'-
—
f
Isi Ketentuan
penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6c);
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G
—
'-
—
e
Isi Ketentuan
pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G
—
'-
—
d
Isi Ketentuan
Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G
—
'-
—
c
Isi Ketentuan
penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G
—
'-
—
b
Isi Ketentuan
kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a);
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G
—
'-
—
a
Isi Ketentuan
nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1);
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16G
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16B
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16B
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16B
—
Ayat (1a)
—
j
Isi Ketentuan
Tujuan pemberian fasilitas PPN: mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain: 1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banya...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16B
—
Ayat (1a)
—
i
Isi Ketentuan
Tujuan pemberian fasilitas PPN: menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai,...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16B
—
Ayat (1a)
—
h
Isi Ketentuan
Tujuan pemberian fasilitas PPN: membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional da...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16B
—
Ayat (1a)
—
g
Isi Ketentuan
Tujuan pemberian fasilitas PPN: mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16B
—
Ayat (1a)
—
f
Isi Ketentuan
Tujuan pemberian fasilitas PPN: menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16B
—
Ayat (1a)
—
e
Isi Ketentuan
Tujuan pemberian fasilitas PPN: mendorong pembangunan tempat ibadah;
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16B
—
Ayat (1a)
—
d
Isi Ketentuan
Tujuan pemberian fasilitas PPN: meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16B
—
Ayat (1a)
—
c
Isi Ketentuan
Tujuan pemberian fasilitas PPN: mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional;
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 16B
—
Ayat (1a)
—
b
Isi Ketentuan
Tujuan pemberian fasilitas PPN: menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;
Berlaku