6,046 aturan
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (8)
—
d
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (8)
—
c
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (8)
—
b
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (8)
—
a
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (8)
—
'-
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (7b)
—
'-
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (7a)
—
'-
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (6g)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6f), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ata...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (6f)
—
'-
Isi Ketentuan
Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a dilakukan paling lambat: a. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (6e)
—
'-
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a): a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak: 1. telah menerima pengembalian kelebiha...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (6d)
—
'-
Isi Ketentuan
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berlaku juga bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atau dilakukan pencabutan Pengusaha Kena P...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (6c)
—
'-
Isi Ketentuan
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (6b)
—
'-
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (6a)
—
'-
Isi Ketentuan
Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Pengusaha Kena Pajak belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan: a. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan b. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan: a. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan b. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (4f)
—
'-
Isi Ketentuan
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bun...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (4e)
—
'-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (4d)
—
'-
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus