6,046 aturan
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (4c)
—
'-
Isi Ketentuan
Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dan ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, d...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (4b)
—
f
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (4b)
—
'-
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh: a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan eks...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (4a)
—
'-
Isi Ketentuan
Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (2b)
—
'-
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (2a)
—
'-
Isi Ketentuan
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau ...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 8A
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dala...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 8A
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 8A
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai ...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 7
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan dis...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 7
—
Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: ekspor Jasa Kena Pajak.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 7
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 7
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 4A
—
Ayat (3)
—
q
Isi Ketentuan
Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni: jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai deng...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 4A
—
Ayat (3)
—
p
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 4A
—
Ayat (3)
—
o
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 4A
—
Ayat (3)
—
n
Isi Ketentuan
Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni: jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelol...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 4A
—
Ayat (3)
—
m
Isi Ketentuan
Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni: jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang ...
Berlaku