←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun paja...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (2e) — '-
Isi Ketentuan
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (2d) — '-
Isi Ketentuan
Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (2c) — '-
Isi Ketentuan
Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (2b) — '-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak badan dalam negeri: a. berbentuk perseroan terbuka; b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan c. memenuhi pers...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (2a) — '-
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyus...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 17 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut: 1. sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tarif pajak 5% (lima persen); 2. di atas R...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11A — Ayat (8) — '-
Isi Ketentuan
Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan ...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11A — Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang dite...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11A — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11A — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11A — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11A — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11A — Ayat (2a) — '-
Isi Ketentuan
Apabila harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaks...
Berlaku
‹ 291 / 303 ›