6,046 aturan
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11A
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut: Kelompok Harta Tak Berwujud: Kelompok 1 (masa manfaat 4 tahun, tarif garis lurus 25%, saldo menurun 50%); Kelompok 2 (masa man...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11A
—
Ayat (1a)
—
'-
Isi Ketentuan
Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11A
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebi...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11
—
Ayat (11)
—
'-
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11
—
Ayat (10)
—
'-
Isi Ketentuan
Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan seba...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11
—
Ayat (9)
—
'-
Isi Ketentuan
Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada aya...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11
—
Ayat (8)
—
'-
Isi Ketentuan
Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu dapat diatur tersendiri.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11
—
Ayat (6a)
—
'-
Isi Ketentuan
Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan ma...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut: I. Bukan Bangunan: Kelompok 1 (masa manfaat 4 tahun, tarif garis lurus 25%, saldo menurun 50%); Kelompok 2 (mas...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang be...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif peny...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 11
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amorti...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (1)
—
k
Isi Ketentuan
Biaya yang tidak boleh dikurangkan: sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (1)
—
j
Isi Ketentuan
Biaya yang tidak boleh dikurangkan: gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (1)
—
i
Isi Ketentuan
Biaya yang tidak boleh dikurangkan: biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 9
—
Ayat (1)
—
h
Isi Ketentuan
Biaya yang tidak boleh dikurangkan: Pajak Penghasilan;
Berlaku