←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 16B — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 16B — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 16B — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk: kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13 — Ayat (5) — g
Isi Ketentuan
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13 — Ayat (5) — f
Isi Ketentuan
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13 — Ayat (5) — e
Isi Ketentuan
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13 — Ayat (5) — d
Isi Ketentuan
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13 — Ayat (5) — c
Isi Ketentuan
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan poto...
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13 — Ayat (5) — b
Isi Ketentuan
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak ...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13 — Ayat (5) — a
Isi Ketentuan
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Ke...
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13 — Ayat (1a) — '-
Isi Ketentuan
Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada: a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelu...
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D; b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaim...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (8) — j
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak P...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (8) — i
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berprodu...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (8) — h
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pember...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (8) — g
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (8) — f
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang...
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (8) — e
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana...
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (8) — d
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebe...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (8) — c
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dag...
Dihapus
‹ 297 / 303 ›