6,046 aturan
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 16B
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 16B
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 16B
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk: kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13
—
Ayat (5)
—
g
Isi Ketentuan
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13
—
Ayat (5)
—
f
Isi Ketentuan
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13
—
Ayat (5)
—
e
Isi Ketentuan
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13
—
Ayat (5)
—
d
Isi Ketentuan
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13
—
Ayat (5)
—
c
Isi Ketentuan
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan poto...
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13
—
Ayat (5)
—
b
Isi Ketentuan
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak ...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13
—
Ayat (5)
—
a
Isi Ketentuan
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Ke...
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13
—
Ayat (1a)
—
'-
Isi Ketentuan
Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada: a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelu...
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D; b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaim...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9
—
Ayat (8)
—
j
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak P...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9
—
Ayat (8)
—
i
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berprodu...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9
—
Ayat (8)
—
h
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pember...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9
—
Ayat (8)
—
g
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9
—
Ayat (8)
—
f
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang...
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9
—
Ayat (8)
—
e
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana...
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9
—
Ayat (8)
—
d
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebe...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9
—
Ayat (8)
—
c
Isi Ketentuan
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dag...
Dihapus