6,046 aturan
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
14
Isi Ketentuan
Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
13
Isi Ketentuan
Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan k etentuan peraturan perundang-undangan...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
12
Isi Ketentuan
Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
11
Isi Ketentuan
Kegiatan Usaha Bulion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
10
Isi Ketentuan
Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
9
Isi Ketentuan
Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
8
Isi Ketentuan
Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara peng eluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari -hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat da...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
7
Isi Ketentuan
Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
6
Isi Ketentuan
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
5
Isi Ketentuan
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dala m Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
4
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
3
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
2
Isi Ketentuan
Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pem...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
1
Isi Ketentuan
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 18
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 17
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk Tahun Pajak 2025 paling lama disampaikan 1 (satu) bulan terhitung sejak penunjukan Pihak Lain sebagai ...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 16
—
-
—
b
Isi Ketentuan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 16
—
-
—
a
Isi Ketentuan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 16
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenai sanksi:
Berlaku