←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 11
Isi Ketentuan
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang ...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 10
Isi Ketentuan
Peredaran Bruto adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 9
Isi Ketentuan
Pedagang Dalam Negeri adalah pelaku usaha yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di wilayah negara Republik Indonesia yang melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan sarana yang dibuat dan dikelol...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 8
Isi Ketentuan
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 7
Isi Ketentuan
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 6
Isi Ketentuan
Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 5
Isi Ketentuan
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 4
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 3
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 2
Isi Ketentuan
Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pem...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — 1
Isi Ketentuan
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 1 — - — -
Isi Ketentuan
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 4 — - — -
Isi Ketentuan
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 3 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan Pemeriksaan spesifik atas data konkret sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemeriksaan pajak.
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 3 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditindaklanjuti dengan:
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 2 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Bukti transaksi atau data perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 2 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Data konkret merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa:
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 1 — - — 9
Isi Ketentuan
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuha...
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 1 — - — 8
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Berlaku
PER-18/PJ/2025
Pasal 1 — - — 7
Isi Ketentuan
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Berlaku
‹ 37 / 303 ›