←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 20 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pengawasan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data ekonomi di wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h yang dilakukan oleh Direk...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 19 — - — b
Isi Ketentuan
usulan: 1. kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak ditindaklanjuti, dalam hal Wajib Pajak: a) tidak dapat ditemukan; b) telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum terbag...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 19 — - — a
Isi Ketentuan
pemberian secara jabatan: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak mengaktivas...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 19 — - — -
Isi Ketentuan
Hasil kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat berupa:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (7) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pembahasan dianggap telah dilaksanakan dan kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dihitung ol...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal diperlukan, setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pembahasan berikutnya:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Dalam pembahasan, Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan atas penghitungan jumlah pajak yang terutang dan informasi lain disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Pembahasan dengan Wajib Pajak dapat melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak lainnya yang ditugaskan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 18 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak bersama dengan Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17 — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Surat pemberitahuan hasil pengujian/Pengawasan dan/atau surat undangan pembahasan disampaikan kepada Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4), Direktur Jenderal Pajak mengundang Wajib Pajak dengan menerbitkan surat undangan pembahasan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal indikasi kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dipotong, dipungut, dan/atau disetor dan dilapork...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal indikasi kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebutkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dipotong, dipungut, dan/atau disetor dan di...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat indikasi kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi oleh Wajib Pajak berdasarkan dasar penerbitan surat pemberitahuan hasil pengujian/Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jend...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 17 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Berdasarkan:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16 — Ayat (12) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16 — Ayat (11) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tanggapan Wajib Pajak telah sesuai dengan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, diterbitkan surat pemberitahuan hasil pen...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 16 — Ayat (10) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (8), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian.
Berlaku
‹ 41 / 303 ›