6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
1
Isi Ketentuan
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 32
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 31
—
-
—
c
Isi Ketentuan
Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 31
—
-
—
b
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2015); dan
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 31
—
-
—
a
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 ten...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 31
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 30
—
-
—
c
Isi Ketentuan
Administrasi Pemeriksaan yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum selesai, dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 30
—
-
—
b
Isi Ketentuan
Pemeriksaan terhadap jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum selesai, untuk proses penyelesaian Pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatu...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 30
—
-
—
a
Isi Ketentuan
Pemeriksaan terhadap jenis pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum selesai, untuk proses penyelesaian Pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaiman...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 30
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 29
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Pemeriksa Pajak tidak dikenai sanksi dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan, serta dilaksanakan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 28
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
tercantum dalam Lampiran Huruf V;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 28
—
Ayat (12)
—
-
Isi Ketentuan
tercantum dalam Lampiran Huruf S;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak maupun tim Pemeriksa Pajak tidak dapat menandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , penandatanganan dilakukan menggunakan tanda tangan biasa yang terlebih dahulu dilakuka...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan secara daring dan dokumen Pemeriksaan memerlukan tanda tangan kedua belah pihak, baik Wajib Pajak maupun tim Pemeriksa Pajak, penandatanganan dilakukan secara elektronik.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Tata cara penyampaian dokumen terkait Pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak menyampaikan dokumen terkait Pemeriksaan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 26
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan penilaian untuk tujuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku