6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lim...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 18
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemer...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak menghadiri panggilan Pembahasan Temuan Sementara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai ketid...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan dan/atau ditambahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan hasil Pembahasan Temuan Sementara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam pelaksanaan Pembahasan Temuan Sementara , Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Pembahasan Temuan Sementara dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu pengujian berakhir.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Pembahasan Temuan Sementara dilakukan melalui penyampaian panggilan Pembahasan Temuan Sementara kepada Wajib Pajak dilampiri dengan daftar temuan sementara.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 17
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak melakukan Pembahasan Temuan Sementara.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk selain tertulis, keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara mengenai pemberian keterangan pihak ketiga yang ditand...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal pihak ketiga memberikan keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis, Pemeriksa Pajak menuangkan keterangan tersebut dalam kertas kerja Pemeriksaan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Pemeriksa Pajak melalui pejabat pada Unit Pelaksana Pemeriksaan dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa , pegawai , atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriks...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Data, informasi, keterangan , dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak, dituangkan dalam berita acara mengenai pemberian data, informasi, keterangan, dan/atau penjel...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 16
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Pemeriksa Pajak dapat meminta data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang lebih rinci pada saat pelaksanaan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa, pegawai, atau anggota...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak berdasarkan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolaka...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak untuk dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 15
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa harus menyampaikan surat pernyata...
Berlaku