←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (13) — -
Isi Ketentuan
Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal Penyegelan, Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (12) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan tanda segel dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara R...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (11) — -
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dilarang merusak, mencabut, atau menghilangkan segel atau mengakses, mengubah, menghapus buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik yang ditempatkan pada tempat atau ruangan tertentu serta b...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (10) — -
Isi Ketentuan
Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi atau unsur pemerintah daerah setempat dalam rangka Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (9) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (8) — -
Isi Ketentuan
Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (7) — -
Isi Ketentuan
Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain tim Pemeriksa Pajak dan membuat berita acara pembukaan segel yang ditandatangani ol...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (6) — -
Isi Ketentuan
Pembukaan segel dilakukan apabila:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (5) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak menandatangani berita acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Penyegelan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang d...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa Pajak disaksikan oleh sekurang -kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain tim Pemeriksa Pajak dan dituangkan dalam berita acara Penyegelan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 14 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pemeriksa Pajak berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 13 — - — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksa Pajak menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan, Pemeriksa Pajak melakukan pembuktian bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang menyampaikan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektron...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12 — Ayat (16) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan , apabila Wajib Pajak memberikan sebagian atau tidak memberikan seluruh buku, cat...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12 — Ayat (15) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemeriksa Pajak dapat mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal terdapat indikasi tin...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12 — Ayat (14) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12 — Ayat (13) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, apabila Wajib Pajak memberikan sebagian atau tidak memberikan seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, yang diminta ber...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12 — Ayat (12) — -
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik , selain yang dipinjam atau diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (9) huruf ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 12 — Ayat (11) — -
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, yang d...
Berlaku
‹ 53 / 303 ›