←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 18
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 /PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1471);
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 17
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Me...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 16
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 15
Isi Ketentuan
Pasal 23 dan 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indone...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 14
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 13
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pe...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 12
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.011/2011 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan ~ Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kon...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 11
Isi Ketentuan
Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 307) se...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 10
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 36);
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 9
Isi Ketentuan
Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Ora...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 8
Isi Ketentuan
Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Neg...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 7
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/ Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi unt...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 6
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Paj...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 5
Isi Ketentuan
Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 4
Isi Ketentuan
Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 / PMK. 03 / 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyam...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 3
Isi Ketentuan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434 /KMK.04 / 1999 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 2
Isi Ketentuan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282 / KMK. 04 / 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — 1
Isi Ketentuan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624 /KMK.04 / 1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar N egeri;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 483 — - — -
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 482 — - — 2
Isi Ketentuan
ketentuan terkait jenis, bentuk, dan isi Surat Pemberitahuan, serta tata cara penyampaian dan jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan s...
Berlaku
‹ 61 / 303 ›