←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 482 β€” - β€” 1
Isi Ketentuan
peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 482 β€” - β€” -
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 481 β€” - β€” 2
Isi Ketentuan
ketentuan terkait tata cara pembayaran dan penyetoran pajak serta jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan selain Peraturan Menteri Keua...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 481 β€” - β€” 1
Isi Ketentuan
peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973) sebagaimana telah beberapa kali diubah ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 481 β€” - β€” -
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 480 β€” - β€” -
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Be...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 479 β€” - β€” -
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengu...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 478 β€” - β€” b
Isi Ketentuan
permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 yang disampaikan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan persetujuan pember...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 478 β€” - β€” a
Isi Ketentuan
permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 dan permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 478 β€” - β€” -
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. permohonan penggunaan nilai buku atas penggabungan, peleburan, pemekaran usaha, atau pengambilalihan usaha yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi belum diseles...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 477 β€” - β€” c
Isi Ketentuan
Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak 2024, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denga...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 477 β€” - β€” b
Isi Ketentuan
Bagian Tahun Pajak sampai dengan Bagian Tahun Pajak yang berakhir pada Desember 2024; dan/atau
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 477 β€” - β€” a
Isi Ketentuan
Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak Desember 2024;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 477 β€” - β€” -
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. jenis, bentuk, dan isi Surat Pemberitahuan, penyampaian Surat Pemberitahuan, serta pengolahan Surat Pemberitahuan selain Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai untuk:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 476 β€” - β€” b
Isi Ketentuan
sejak tanggal 2 November 2020, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dan jangka waktu penyelesaian pemberian imbalan bunga paling lama 1 β€’ (satu) bulan sejak tanggal permohonan yang diajuka...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 476 β€” - β€” a
Isi Ketentuan
sebelum tanggal 2 November 2020, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 476 β€” - β€” -
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak untuk penghitungan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) dan Pasal 8 ayat (2a) UndangΒ­ Undang Ke...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 475 β€” - β€” -
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai penerbitan, peng1nman, dan pelimpahan kewenangan atas keputusan dan dokumen yang dilaksanakan oleh Menteri atau Direktur Jenderal Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang p...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 474 β€” - β€” -
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai permohonan, pemberitahuan, pelaporan, dan penyampaian dokumen oleh Wajib Pajak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebelum berlakunya Peraturan ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 473 β€” - β€” b
Isi Ketentuan
3 (tiga) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini berlaku untuk permohonan perubahan data Surat Keterangan Terdaftar Pajak Bumi dan Bangunan.
Berlaku
β€Ή 62 / 303 β€Ί