←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 11 β€” Ayat (9) β€” -
Isi Ketentuan
Dalam hal keputusan dan dokumen diterbitkan dalam bentuk elektronik, tidak diterbitkan keputusan dan dokumen dalam bentuk kertas.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 11 β€” Ayat (8) β€” -
Isi Ketentuan
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 11 β€” Ayat (7) β€” -
Isi Ketentuan
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 11 β€” Ayat (6) β€” -
Isi Ketentuan
Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tanda Tangan Elektronik dan Segel Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk menandatangani Dokumen Elektronik dalam pelaksanaan ketentuan ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 11 β€” Ayat (5) β€” -
Isi Ketentuan
Dalam hal penerbitan keputusan diproses oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atau sistem yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, penandatanganan dilakukan menggunakan Sege...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 11 β€” Ayat (4) β€” -
Isi Ketentuan
Tanda Tangan Elektronik dan Segel Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Tanda Tangan Elektronik dan Segel Elektronik tersertifikasi yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitk...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 11 β€” Ayat (3) β€” -
Isi Ketentuan
Keputusan dalam bentuk elektronik diberikan:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 11 β€” Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
Keputusan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 11 β€” Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
Menteri, Direktur Jenderal Pajak, clan pejabat tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundangΒ­ undangan di bidang perpajakan dapat menerbitkan keputusan dalam b...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 β€” Ayat (5) β€” -
Isi Ketentuan
Dokumen Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 β€” Ayat (4) β€” -
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, kuasa Wajib Pajak menandatangani Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi yang dimiliki oleh kuasa Wajib Pajak tersebut.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 β€” Ayat (3) β€” -
Isi Ketentuan
Wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 β€” Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
Penandatanganan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Instansi Pemerintah, dan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dilakukan dengan menggunakan Sertifikat El...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 10 β€” Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
Penandatanganan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi yang dimiliki oleh:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 9 β€” Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
Tata cara pengajuan permohonan penerbitan dan masa berlaku Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 9 β€” Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
Untuk memperoleh Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dima...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 β€” Ayat (7) β€” -
Isi Ketentuan
Dokumen Elektronik yang disampaikan melalui Contact Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dianggap telah ditandatangani setelah Wajib Pajak menjawab pertanyaan validasi identitas dan menyampaikan...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 β€” Ayat (6) β€” -
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Kode Otorisasi bersamaan dengan persetujuan dan aktivasi Akun Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 β€” Ayat (5) β€” -
Isi Ketentuan
Tanda Tang an Elektronik tidak tersertifikasi merupakan Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Kode Otorisasi.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8 β€” Ayat (4) β€” -
Isi Ketentuan
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik merupakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang:
Berlaku
β€Ή 67 / 303 β€Ί