6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Tanda Tangan Elektronik meliputi:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Penandatanganan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dilaksanakan dengan menggunakan ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7
—
Ayat (9)
—
-
Isi Ketentuan
Dokumen yang telah diterbitkan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7
—
Ayat (8)
—
-
Isi Ketentuan
Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal dokumen diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat atas dokumen yang pertama kali terekam ke dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanda bukti penerimaan dokumen.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/ atau dokumen kertas yang sama untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sama, dokumen yang diakui sebagai pelaksanaan hak dan pemenuhan ke...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tanda bukti dan tanggal pengiriman surat merupakan tanda bukti dan tanggal penerimaan atas penyampaian dokumen kertas melalui pos, jasa eksp...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan merupakan tanggal diterimanya dokumen.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti penerimaan dalam hal dokumen telah diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri surat kuasa khusus sebagaima...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 7
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Wajib Pajak dalam bentuk Dokumen Elektronik untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewaj...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 6
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Pengajuan aktivasi Akun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui sepanjang alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler Wajib Pajak telah tervalidasi.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 6
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Pengajuan aktivasi Akun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 6
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Akun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Wajib Pajak dengan melakukan aktivasi Akun Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 6
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Pajak menyediakan Akun Wajib Pajak untuk set...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 5
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan standar Waktu Indonesia Barat.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Penyebab pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan tidak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik melalui Contact Center sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang persyaratannya d...
Berlaku