←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4 β€” Ayat (2) β€” -
Isi Ketentuan
Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 4 β€” Ayat (1) β€” -
Isi Ketentuan
Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dilaksanakan secara elektronik.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 3 β€” - β€” -
Isi Ketentuan
Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangΒ­ undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2 β€” - β€” g
Isi Ketentuan
contoh format dokumen dan contoh penghitungan, pemungutan, dan/atau pelaporan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2 β€” - β€” f
Isi Ketentuan
ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan; dan
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2 β€” - β€” e
Isi Ketentuan
tata cara pemberian pelayanan administrasi perpajakan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2 β€” - β€” d
Isi Ketentuan
tata cara penyampaian dan pengolahan Surat Pem beritahuan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2 β€” - β€” c
Isi Ketentuan
tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, imbalan bunga, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2 β€” - β€” b
Isi Ketentuan
tata cara pendaftaran Wajib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2 β€” - β€” a
Isi Ketentuan
tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan Dokumen Elektronik;
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 2 β€” - β€” -
Isi Ketentuan
Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini:
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 β€” - β€” 222
Isi Ketentuan
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bi dang keuangan negara.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 β€” - β€” 221
Isi Ketentuan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang dibuat dan disempurnakan secara terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 β€” - β€” 220
Isi Ketentuan
Pemberi Kerja adalah Badan hukum atau Badan-Badan lainnya yang mempekerjakan Warga Negara Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 β€” - β€” 219
Isi Ketentuan
Komersialisasi adalah kegiatan produksi di Indonesia dan penjualan atas barang dan/atau jasa hasil Penelitian dan Pengembangan.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 β€” - β€” 218
Isi Ketentuan
Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetuju...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 β€” - β€” 217
Isi Ketentuan
Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manus1a.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 β€” - β€” 216
Isi Ketentuan
Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 β€” - β€” 215
Isi Ketentuan
Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/ atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1 β€” - β€” 214
Isi Ketentuan
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
Berlaku
β€Ή 69 / 303 β€Ί