6,046 aturan
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
133
Isi Ketentuan
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UndangΒ Undang Pajak Pen...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
132
Isi Ketentuan
Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak investasi kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar modal.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
131
Isi Ketentuan
Real Estat adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
130
Isi Ketentuan
Lifting adalah sejumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang tersedia untuk dijual atau dibagi di titik penyerahan ( custody transfer point).
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
129
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Pengha...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
128
Isi Ketentuan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
127
Isi Ketentuan
Arsip Data Komputer adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
126
Isi Ketentuan
Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
125
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan ( competent authority) atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Persetujuan Pen...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
124
Isi Ketentuan
Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh pejabat berwenang dari pemerintah Indonesia dan pejabat berwenang dari pemerintah mitra Persetujuan P...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
123
Isi Ketentuan
Surat Penetapan Pabean adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administratif, serta penetapan ...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
122
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah formulir penagihan untuk - menagih bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan Pajak Dala...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
121
Isi Ketentuan
Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi ad...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
120
Isi Ketentuan
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean adalah surat 'penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administr...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
119
Isi Ketentuan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
118
Isi Ketentuan
Penghasilan Bruto adalah semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun P...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
117
Isi Ketentuan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak adalah surat perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi U...
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
116
Isi Ketentuan
Bank Persepsi Valas adalah bank devisa yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat untuk menerima setoran penerimaan negara dalam mata uang asing dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
115
Isi Ketentuan
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
Berlaku
PMK No. 81 Tahun 2024
Pasal 1
β
-
β
114
Isi Ketentuan
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku un...
Berlaku